TIGA PESAN KUNCI MPS

Setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terampil
Setiap komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara adekuat
Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran

Renungan awal tahun

Jadikanlah diri mu pandai, agar rezeki mu adalah rezeki orang yang pandai, yang bermanfaat bagi banyak orang karena ilmunya.
Rajinkanlah diri mu, agar rezeki mu adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan yang menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat.
Jujurkanlah diri mu, agar rezeki mu adalah rezeki orang yang amanah dalam memangku tugas, yang menasehatkan kebenaran, dan menasehatkan kesabaran.Jadikanlah yang kau lakukan sebagai bukti dari kebenaran yang kau katakan.Dan janganlah engkau mengatakan yang tidak akan kau lakukan.
Setialah kepada yang benar.

Rabu, 23 Desember 2009

Surat Edaran Program Kerja 100 Hari Bidang Kesehatan untuk Pendataan ibu Hamil

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
se-Provinsi Kepulauan Riau

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor: HK.04.02/B.II/3900/09 tanggal 17 November 2009 perihal Surat Edaran, dalam rangka pencapaian target MDGs yaitu percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (PP-AKI), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Salah satu kegiatan Program 100 Hari Kerja Bidang Kesehatan adalah Pendataan Ibu Hamil dan Penyediaan Buku KIA bagi ibu hamil baru, untuk itu dimohon kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau agar segera melaksanakan Pendataan Ibu Hamil di wilayah kerja masing-masing.
2. Hasil pendataan yang ada dapat dilaporkan setiap minggu kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan akan diteruskan kepada Direktorat Bina Kesehatan Ibu Depkes RI di Jakarta.
3. Indikator yang digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
- Jumlah desa/ kelurahan yang melakukan pendataan bumil.
- Jumlah bumil yang terdata.
Penyampaian laporan disarankan melalui email: kesgakepri@gmail.com
4. Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Pendataan Bumil melalui P4K terlampir.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senin, 23 November 2009

Info Kegiatan Kesga akhir tahun

Yth. PJ KIA Kab/ Kota

Akan dilaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM dlm PMTCT dengan alokasi peserta:
Karimun 3 orang, Batam 3 orang, Bintan 3 orang, TPI 3 orang, RSUP Tj Uban 1 orang dan Propinsi 3 orang. Kegiatan dilaksanakan di
Tempat: Hotel Pelita - Batam
Tanggal: 1 - 5 Desember 2009.

Peserta adalah:
Dr. Spesialis RSUD atau dr Umum (1 org)
Pengelola Program KIA (1 org)
dr. umum/ bidan/ perawat puskesmas (1 org)

Demikian info sementara..
Trims.

Salam

Rabu, 21 Oktober 2009

Info kegiatan

Tgl 26 - 28 Oktober: Peningkatan Kapasitas SDM dalam RR KIA di Batam
Tgl 28 - 30 Oktober: Pertemuan Perencanaan Program Kesehatan Ibu di Tanjungpinang
Tgl 1 - 11 November: Pelatihan APN Ak. VI
Tgl 12 -22 November: Pelatihan APN Ak. VII

Sabtu, 15 Agustus 2009

Pertemuan Orientasi Pelayanan Kesehatan Anak Korban Trafiking



Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2). Namun sayangnya tidak semua anak berada dalam kondisi tersebut. Sekian persen dari anak ada yang mengalami trafiking dan berbagai jenis tindak kekerasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Sub Direktorat Bina Kesehatan Anak Khusus, Departemen Kesehatan mengadakan kegiatan Orientasi Pelayanan Kesehatan Anak Korban Trafiking pada tanggal 14 - 16 Agustus 2009. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lintas program di Depkes dan Lintas sektoral seperti Depsos, Meneg PP, serta beberapa praktisi/ LSM yang bergerak dalam penanganan kasus Trafiking.

Dari beberapa penyajian dapat disampaikan berbagai pengalaman penanganan trafiking.
1. Depsos sudah memiliki beberapa tempat untuk penanganan terpadu seperti RPSA Bambu Apus, dan sudah mengembangkan institusi serupa di 15 kota, sayangnya secara khusus belum ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi saat ini sementara kita sudah memiliki Rumah Singgah Engku Puteri yang dikelola oleh Pemprov Kepri dan telah bekerja sama dengan banayk LSM termasuk juga IOM untuk penyediaan rumah singgah sementara dan pemulangan korban trafiking.
2. SK Dinkes Provinsi DKI Jakarta, untuk pelayanan korban gratis di 17 RS di Jakarta. Jika ada korban, dilayani gratis, biaya diklaim ke Dinkes menggunakan biaya seperti model KLB.
3. Provinsi DI Yogyakarta juga telah menyediakan pelayanan kesehatan secara gratis di RS dan punya puskesmas model untuk pelayanan KTA yaitu di Puskesmas Kotagede I.
4. Dari hasil diskusi dengan rekan2 di pusat dan dari provinsi lain, dapat disimpulkan bahwa selain pemantapan jejaring, tantangan yang cukup besar adalah penyediaan dana khususnya pelayanan kesehatan untuk korban kasus kekerasan terhadap anak.

Provinsi Kepulauan Riau, adalah tempat transit dan juga tempat deportasi. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak menemukan hambatan yang cukup berarti dalam hal ini. Tetapi mudah-mudahan ada yang dapat kita perbuat bersama-sama.

Jumat, 31 Juli 2009

Aplikasi Software KIA (Mohon data wilayah update)

Kepada Yth. PJ KIA Dinkes Kab/ Kota
Menindaklanjuti Pertemuan Revitalisasi PWS-KIA, dimana salah satu kegiatannya adalah mengenai Aplikasi Software KIA. UNtuk itu dimohon bantuan Bpk/ Ibu untuk memberikan update data wilayah (Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Puskesmas dan Desa). Data tersebut akan kami kirim ke pusat, agar dapat dimasukkan sebagai master data dalam sofware tersebut. Di pusat sudah ada data Provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi masih data lama, sehingga perlu dilakukan updating. Terima kasih atas bantuannya.

_________________________________________________
Kab/ Kota | Kecamatan | Puskesmas | Desa/ Kelurahan
_________________________________________________





_________________________________________________

Data dpt dikirim melalui email kesgakepri@gmail.com , dan fax ke 0771- 312620

Sabtu, 11 Juli 2009

Usulan Dana Dekon 2010


Yth Penanggungjawab KIA
Dinas Kesehatan Kab/ Kota

Mohon dapat mengusulkan kegiatan untuk Dana Dekon 2010 dengan format sebagai berikut. Untuk kolom keterangan dapat diisi dgn justifikasi perlunya kegiatan tersebut.
Terima kasih

Selasa, 02 Juni 2009

Pertemuan Nasional Pemantapan Pelayanan Rujukan di Lagoy

Pada tanggal 27-30 yang lalu, Direktorat Bina Kesehatan Ibu menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Nasional Pemantapan Pelayanan Rujukan. Beberapa pointers penting yang disampaikan oleh Ibu dr. Sri Hermiyanti selaku Direktur Bina Kesehatan Ibu antara lain, dalam rangka PP AKI, determinan yang paling dekat untuk mencegah kematian adalah mengatasi komplikasi penyebab langsung kematian ibu yang terjadi seputar persalinan dan nifas. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK) tahun 2008 baru 46 % dari 50 % yang ditargetkan, padahal PK merupakan salah satu indikator dari SPM Kabupaten/Kota bidang kesehatan yang mentargetkan pencapaian PK menjadi 80 % pada tahun 2015; dan juga keluaran Utama Rencana Kerja Pemerintah Bidang Kesehatan pada fokus ke 6 yaitu “Percepatan Penurunan AKI dan AKB; Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan Penyakit” yang mentargetkan pencapaian PK menjadi 75 % pada 2010.

Beberapa penyajian menarik muncul dari Kab. Banjarnegara dan paparan hasil studi Immpact, FKM UI.

Banjarnegara melakukan penguatan di tingkat masyarakat, tingkat pelayanan kesehatan dan tingkat manajemen. Di tingkat masyarakat beberapa hal yang baru a.l SK Camat/ Kades untuk AMP sosial dan adanya penyuluh KIA, selain tentunya tetap meningkatkan fungsi Desa Siaga dan P4K. Ditingkat pelayanan, memperkuat Puskesmas PONEd yang dilakukan Assesment tiap 6 bulan, serta mikroplanning khusus KIA.

Untuk hasil Immpact, berdasarkan hasil tiga studi, terdapat beberapa temuan terkait rujukan a.l:
1. Jumlah kasus komplikasi yang ditangani oleh Rumah Sakit masih rendah menunjukkan kurang berfungsinya sistem rujukan (rujukan tidak terjadi)Rate Near Miss di RS 0,8% sedangkan komplikasi obstetri berat diperkirakan sebesar 2%.
2. Kondisi kasus rujukan yang sampai di RS banyak yang sudah tidak baik, menunjukkan kualitas pada rantai rujukan yang kurang baik.
MEngapa kualitas rujukan tidak baik, terkait dengan beberapa hal:
1. Pengetahuan dan ketrampilan klinis tenaga kesehatan (bidan) kurang
2. Tidak tersedianya alat transportasi yang memadai untuk melakukan rujukan, terutama untuk kasus-kasus emergensi baik yang berada di daerah ‘mudah’ dan apalagi di daerah ‘sulit’
3. Komunikasi antar tenaga kesehatan kurang efektif
4. Kurangnya alat dan obat untuk merujuk dengan baik

Pengetahuan dan ketrampilan klinis tenaga kesehatan (bidan) kurang sehingga tidak dapat berfungsi dengan adekuat. Fungsi tsb adalah:
1. Mengidentifikasi masalah obstetri yg memerlukan rujukan, contoh:
Bidan tidak mengenali tanda-tanda impending eclampsia (1 kasus dgn mual, pusing disuruh ke mantri, 1 kasus pandangan kabur ditanya ‘Kok bengong?’, 1 kasus kejang dikira karena tersedak)

Peran dalam proses rujukan:
Klinis: perencanaan, penanganan dan pemantauan pada saat rujukan. Contoh:
Bidan merujuk pasien dalam keadaan emergensi tetapi tidak ditemani
Bidan merujuk dan menemani pasien dengan angkot tetapi bidan duduk di depan, pasien di belakang dalam keadaan terinfus
Bidan melakukan plasenta manual pada saat perdarahan belum diatasi dan pasien belum stabil
Pada saat merujuk bidan memberikan obat dan cairan yg tidak sesuai
Non klinis: perencanaan sistem yg mendukung rujukan (dana, transportasi, donor darah, dll)
Bidan mengetahui pasien miskin, tetapi tidak disiapkan SKTM.

Banyak hal lain yang belum dapat disampaika disini, mudah-mudahan dapat disampaikan di pertemuan tingkat Provinsi.

Nah, beberapa kesepakatan dari hasil pertemuan a.l:
1. Memperbaiki sistem pencatatan penanganan komplikasi
2. Identifikasi masalah spesifik daerah yang menghambat penanganan komplikasi
3. Melakukan analisa indikator dan hasil kegiatan
4. Melakukan DTPS
5. Mengoptimalkan sistem rujukan
6. Mengefektifkan TIM AMP sebagai wahana untuk komunikasi sistem rujukan.

Cakupan PEnanganan Komplikasi di Provinsi Kepri saat ini masih sekitar 43%, untuk itu perlu dikaji lagi sistem pencatatan dan pelaporan KIA.
Terima kasih

Selasa, 05 Mei 2009

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BIDAN DALAM APN (ASUHAN PERSALINAN NORMAL) MELALUI P2KS Tk. PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2009


Tingginya angka kesakitan dan kematian bayi di banyak negara berkembang, terutama disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan, eklampsia, sepsis dan komplikasi keguguran.sebagian besar penyebab utama kesakitan dan kematian ibu tersebut dapat dicegah melalui upaya yang efektif, salah satu caranya yaitu menyiapkan tenaga kesehatan terampil. Hal tersebut perlu didukung dalam suatu wadah struktur jaringan, yang secara khusus bergerak dalam aspek pelatihan di bidang kesehatan reproduksi.

Menanggapi hal tersebut Departemen Kesehatan bersama organisasi profesi membentuk Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) di tingkat Provinsi yang bernaung dibawah JNPK-KR. Tim P2KS Provinsi Kepri telah terbentuk dan telah mendapatkan pelatihan APN di Jakarta. Diharapkan tim ini bukan hanya kumpulan fasilitator, tetapi juga harus meningkatkan kemampuan untuk menjadi Master of Trainer (MOT) berbagai pelatihan terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya APN.

Tim P2KS Provinsi Kepri telah mengadakan "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam APN" yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri selama 10 hari tanggal 13-22 April 2009 di Tanjungpinang. Keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan ini dapat diterapkan sesuai dengan standar asuhan bagi semua ibu yang bersalin pada tahap persalinan oleh penolong dimanapun hal tersebut akan terjadi. Fokus Asuhan Persalinan Normal (APN)itu senidri adalah persalinan bersih dan aman serta mencegah terjadinya komplikasi. Untuk itu pelatihan Asuhan Persalinan Normal dilaksanakan dengan sasaran utama adalah bidan-bidan yang masih memiliki pendidikan setingkat D1.

Senin, 23 Februari 2009

Undangan Pelatihan

YTH. Penanggung Jawab KIA Kab/Kota
Dalam rangka peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Data Kesehatan Ibu dan Anak sebagai salah satu pilar upaya penurunan angka kematian ibu dan anak, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau akan mengadakan kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Nakes dalam PWS dan AMP Provinsi Kepri tahun 2009. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Jum'at, tanggal 3 - 6 Maret 2009 bertempat di Plaza Hotel, Jl. MT. Haryono KM. 3,5 Tanjungpinang ( Pembukaan tanggal 4 Maret 2009, pukul 09.00 WIB). Peserta pelatihan terdiri dari Kasi/Pengelola program KIA Dinkes Kab/Kota, Penanggung Jawab Rekam Medis Rumah Sakit Kabupaten/ Kota, Bidan Koordinator
Jumlah peserta untuk masing-masing Kab/Kota adalah sebagai berikut :
  • Kota Tanjungpinan jumlah peserta 4 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 2 orang bidan koordinator puskesmas,1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  • Kabupaten Bintan jumlah peserta 5 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 3 orang bidan koordinator puskesmas, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  • Kota Batam jumlah peserta 5 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 3 orang bidan koordinator, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  • Kabupaten Karimun jumlah peserta 5 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 3 orang bidan koordinator puskesmas, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  • Kabupaten Lingga jumlah peserta 4 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 2 orang bidan koordinator, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  • Kabupaten Natuna jumlah peserta 4 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 2 orang bidan koordinator puskesmas, 1 orang peserta dari rumah skit kab/Kota
  • Kabupaten Anambas jumlah peserta 2 orang terdiri dari 1 orang peserta dinkes dan 1 orang bidan koordinator puskesmas
  • Peserta dari Dikes Provinsi 1 orang

Bahan yang harus disiapkan
Masing-masing Kab/Kota menyiapkan presentasi mengenai Sistem Pencatatan Pelaporan KIA. Bahan yang disajikan terdiri dari :
  • Alur data pelayanan KIA dari unit terendah sampai dengan Dinas Kab/Kota meliputi Puskesmas, Rumah Sakit dan Swasta
  • Jenis Laporan yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan di puskesmas, rumah sakit dan swasta
  • Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal di Kab/Kota
  • Kendala/permasalahan yang dihadapi di Kab/Kota
Perlengkapan yang di bawa peserta
  • Contoh seluruh form yang digunakan dalam alur sistem pencatatan pelaporan di puskesmas, rumah sakit dan swasta
  • untuk peserta dari Dinkes Kab/kota membawa laptop dan rekap data F1-F8 tahun 2008 dan laporan KB (soft &hard copy)
  • Untuk peserta diluar dinkes diharapkan dapat membawa laptop
  • Untuk peserta dari puskesmas membawa rekap laporan PWS dan AMP tahun 2008 serta laporan KB
  • Untuk peserta dari Rumah Sakit membawa rekap laporan Maternal dan Perinatal.
Demikian disampaikan, mohon dapat mempersiapkan bahan dan perlengkapan.

Kamis, 05 Februari 2009

SASARAN PROGRAM 2009

Yth. Penanggung jawab Program KIA Kab/ Kota.

Pada tanggal 10 Januari 2009 yang lalu, Seksi Kesehatan Keluarga telah mengadakan Rapat Lintas Program tentang Penetapan Sasaran Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2009. Pada tahun 2008, terjadi perbedaan jumlah sasaran antara program KIA dan Imunisasi. Daftar BerbutirUntuk itu, pertemuan tersebut perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan terutama di tingkat provinsi.

Beberapa kesepakatan antara lain adalah CBR untuk menentukan jumlah bayi, disepakati sebesar 2,3 % untuk Kab/ Kota selain Batam. Sedangkan khusus untuk Batam masih belum dapat disepakati besaran CBR-nya. Lebih lanjut setelah dikoordinasikan dengan Dinkes Kota Batam, Bidang P2PL menentukan CBR sebesar 2,5%.

Penentuan jumlah sasaran Program Seksi Kesehatan Keluarga Tahun 2009 untuk masing-masing Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri tahun 2009.
Data sasaran yang diperoleh untuk sementara ini adalah jumlah penduduk, sasaran bayi dan sasaran ibu hamil per Kabupaten/ Kota.
  • Kota Tanjungpinang: jumlah penduduk 197.327 jiwa, sasaran bayi 4.539, sasaran ibu hamil 4.992.
  • Kabupaten Bintan jumlah penduduk 147.146, dengan sasaran bayi 3.384, serta sasaran ibu hamil 3.723.
  • Kota Batam Jumlah penduduk 801.799, sasaran bayi 20.045, dan sasaran ibu hamil 22.049.
  • Kabupaten karimun, jumlah penduduk 225.672, sasaran bayi 5.190, sasaran ibu hamil 5.710.
  • Kabupaten Lingga, jumlah penduduk 89.820, sasaaran bayi 2.066, sasaran ibu hamil 2.272.
  • Kabupaten Natuna dengan jumlah penduduk 126.026 mempunyai sasaran bayi sebanyak 2.899 serta sasaran ibu hamil sebanyak 3.188.
  • Total jumlah penduduk se-Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.587.790 Jiwa.

Demikian disampaikan dan diharapkan Kabupaten/ Kota menindaklanjuti dengan menentukan sasaran untuk tingkat puskesmas.

Jumat, 30 Januari 2009

PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DALAM MANAJEMEN BBLR Tk. PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008

Menurut survey demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2002-2003, angka kematian balita sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan angka kematian neonatal sebesar 20 per 1.000 kelahiran hidup. artinya, dalam 1 (satu ) tahun, sekitar 89.000 bayi umur dibawah 1 (satu) bulan meninggal. Setiap 6 menit ada 1 (satu) neonatus meninggal.
BBLR terdiri atas BBLR kurang bulan dari BBLR cukup bulan/lebih bulan. Upaya menurunkan angka kejadian dan angka kematiaan BBLR akibat komplikasi seperti asfiksia, infeksi, hipotermia, hiperbilirubinemia yang masih tinggi perlu ditunjang dengan perawatan teknologi tepat guna yang bisa dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten dalam manajemen BBLR diharapkan dapat menangani kasus BBLR dengan baik dan benar, dan dapat menyebarkan pengetahuannya kepada keluarga mengenai penanganan BBLR menggunakan cara yang mudah dan sederhana.

PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DALAM MANAJEMEN ASFIKSIA Tk. PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008


Proporsi kematian balita yang terbanyak adalah pada usia 0 s/d 28 hari dengan penyebab langsung kematian paling besar adalah Berat Badan Lahir Rendah( BBLR ) 29% dan Asfiksia 27%. Berbagai upaya yang aman dan efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebab utama kematian bayi baru lahir adalah pelayanan antenatal yang berkualitas, asuhan persalinan normal/dasar dan pelayanan kesehatan neonatal oleh tenaga profesional. Untuk menurunkan kematian bayi baru lahir karena asfiksia, persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen asfiksia pada bayi baru lahir. Kemampuan dan keterampilan ini digunakan setiap kali menolong persalinan.
Terkait dengan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan baik dirumah maupun di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sering kali dihadapkan dengan keadaan bayi lahir mengalami asfiksia. Pada keadaan demikian tenaga kesehatan harus melakukan sesuatu tindakan tertentu agar bayi baru lahir dapat bernafas spontan sesegera mungkin.

Kamis, 29 Januari 2009

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI TERPADU Tk. PROVINSI KEPULAUAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008



Pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu memberikan pelayanan menyeluruh yang dibutuhkan oleh klien yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya sehingga memenuhi hak reproduksi tiap individu termasuk dapat kesehatan reproduksi dan juga akan memudahkan dalam penemuan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Depkes telah membuat modul-modul pelatihan dan sampai dengan tahun 2007 telah terbentuk tim fasilitator di 33 Provinsi di seluruh Indonesia untuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu, PP/KtP dan pengarusutamaan Gendre Bidang Kesehatan ( PUGBK ). Meski demikian sangat sedikit Provinsi yang sudah menindaklanjutinya dengan membentuk tim fasilitator di Tingkat Kab / Kota apalagi yang sudah melatih petugas pelayanan di puskesmas dan telah memberikan pelayanan, kecuali di daerah yang mendapat bantuan donor misal UNFPA.

Melihat begitu perlahannya langkah menuju implementasi pelayanan di puskesmas, maka dipandang perlu adanya upaya akselerasi implementasi melalui peningkatan kapasitas puskesmas dan Kab / Kota dalam implementasi pelayanan kesehatan reproduksi yang responsif gender.

Rabu, 28 Januari 2009

Capaian Pelayanan KIA Kepri berdasarkan Riskesdas

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 yang selama ini ditunggu-tunggu, sudah diluncurkan. Data dasar kesehatan, salah satunya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berbasis survei di masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terutama untuk memenuhi kebutuhan kita untuk mengetahui permasalahan yang ada dan perencanaan kegiatan yang lebih baik.

Tidak semua indikator dapat kita temui, tetapi minimal indikator yang ada dapat kita manfaatkan. Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. Cakupan pemeriksaaan kehamilan ibu yang mempunyai bayi

Riwayat pemeriksaan kehamilan pada ibu yang mempunyai bayi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 91,5% dengan rincian per Kab/ Kota sebagai berikut: Karimun 81,6%; Bintan 94,4%; Natuna 35,7%; Lingga 68,8%; Batam 100%; Tanjungpinang 90%

2. Jenis pelayanan pemeriksaan kehamilan

Secara keseluruhan di Provinsi Kepri, pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah penimbangan berat badan (98,1%), pemberian tablet Fe (95,9%) dan pemeriksaan tinggi fundus (95,5%).

  • Pengukuran tinggi badan

Karimun 71,9%; Bintan 70,6%; Natuna 0,0%; Lingga 63,6%; Batam 55,9% dan Tanjungpinang 92,3%.

  • Pemeriksaan tekanan darah

Karimun 100%; Bintan 100%; Natuna 60,0%; Lingga 100%; Batam 98,3% dan Tanjungpinang 100%.

  • Pemeriksaan tinggi fundus

Karimun 96,8%; Bintan 100%; Natuna 20,0%; Lingga 80%; Batam 98,3% dan Tanjungpinang 92,6%.

  • Pemberian tablet Fe

Karimun 96,8%; Bintan 100%; Natuna 80,0%; Lingga 55,6%; Batam 98,3% dan Tanjungpinang 92,6%.

  • Pemberian Imunisasi TT

Karimun 90,6%; Bintan 94,1%; Natuna 60,0%; Lingga 81,8%; Batam 89,9% dan Tanjungpinang 84,6%.

  • Penimbangan berat badan

Karimun 100%; Bintan 100%; Natuna 60,0%; Lingga 100%; Batam 98,3% dan Tanjungpinang 100%.

  • Pemeriksaan hemoglobin

Karimun 29,0%; Bintan 41,2%; Natuna 20,0%; Lingga 37,5%; Batam 53,4% dan Tanjungpinang 53,8%.

  • Pemeriksaan Urine

Karimun 25,8%; Bintan 41,2%; Natuna 20,0%; Lingga 40,0%; Batam 66,7% dan Tanjungpinang 42,3%.

3. Cakupan pemeriksaan neonatus
Secara keseluruhan di Provinsi Kepri sebanyak 63,9% neonatus umur 0-7 hari dan 44,8% neonatus umur 8-28 hari mendapatkan pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Secara berturut turut pemeriksaan neonatus umur 0-7 hari dan 8 - 28 hari menurut Kab/ Kota adalah sebagai berikut:


  • Karimun 69,2% & 34,2%
  • Bintan 55,6% & 42,1%
  • Natuna 50,0 % 40,0%
  • Lingga 37,5% & 43,8%
  • Batam 67,0% & 49,2%
  • Tanjungpinang 63,3% & 36,7%
Demikianlah sekilas gambaran cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Kepulauan Riau sebagai cerminan bagi kita agar dapat lebih meningkatkan upaya secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak.