Undangan Pelatihan

YTH. Penanggung Jawab KIA Kab/Kota
Dalam rangka peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Data Kesehatan Ibu dan Anak sebagai salah satu pilar upaya penurunan angka kematian ibu dan anak, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau akan mengadakan kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Nakes dalam PWS dan AMP Provinsi Kepri tahun 2009. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Jum'at, tanggal 3 - 6 Maret 2009 bertempat di Plaza Hotel, Jl. MT. Haryono KM. 3,5 Tanjungpinang ( Pembukaan tanggal 4 Maret 2009, pukul 09.00 WIB). Peserta pelatihan terdiri dari Kasi/Pengelola program KIA Dinkes Kab/Kota, Penanggung Jawab Rekam Medis Rumah Sakit Kabupaten/ Kota, Bidan Koordinator
Jumlah peserta untuk masing-masing Kab/Kota adalah sebagai berikut :

• Kota Tanjungpinan jumlah peserta 4 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 2 orang bidan koordinator puskesmas,1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  
• Kabupaten Bintan jumlah peserta 5 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 3 orang bidan koordinator puskesmas, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  
• Kota Batam jumlah peserta 5 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 3 orang bidan koordinator, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  
• Kabupaten Karimun jumlah peserta 5 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 3 orang bidan koordinator puskesmas, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  
• Kabupaten Lingga jumlah peserta 4 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 2 orang bidan koordinator, 1 orang peserta dari rumah sakit Kab/Kota
  
• Kabupaten Natuna jumlah peserta 4 orang, terdiri dari 1 orang peserta dinkes, 2 orang bidan koordinator puskesmas, 1 orang peserta dari rumah skit kab/Kota
  
• Kabupaten Anambas jumlah peserta 2 orang terdiri dari 1 orang peserta dinkes dan 1 orang bidan koordinator puskesmas
  
• Peserta dari Dikes Provinsi 1 orang

Bahan yang harus disiapkan
Masing-masing Kab/Kota menyiapkan presentasi mengenai Sistem Pencatatan Pelaporan KIA. Bahan yang disajikan terdiri dari :

• Alur data pelayanan KIA dari unit terendah sampai dengan Dinas Kab/Kota meliputi Puskesmas, Rumah Sakit dan Swasta
• Jenis Laporan yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan di puskesmas, rumah sakit dan swasta
• Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal di Kab/Kota
• Kendala/permasalahan yang dihadapi di Kab/Kota

Perlengkapan yang di bawa peserta

• Contoh seluruh form yang digunakan dalam alur sistem pencatatan pelaporan di puskesmas, rumah sakit dan swasta
• untuk peserta dari Dinkes Kab/kota membawa laptop dan rekap data F1-F8 tahun 2008 dan laporan KB (soft &hard copy)
• Untuk peserta diluar dinkes diharapkan dapat membawa laptop
• Untuk peserta dari puskesmas membawa rekap laporan PWS dan AMP tahun 2008 serta laporan KB
• Untuk peserta dari Rumah Sakit membawa rekap laporan Maternal dan Perinatal.

Demikian disampaikan, mohon dapat mempersiapkan bahan dan perlengkapan.

SASARAN PROGRAM 2009

Yth. Penanggung jawab Program KIA Kab/ Kota.

Pada tanggal 10 Januari 2009 yang lalu, Seksi Kesehatan Keluarga telah mengadakan Rapat Lintas Program tentang Penetapan Sasaran Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2009. Pada tahun 2008, terjadi perbedaan jumlah sasaran antara program KIA dan Imunisasi. Untuk itu, pertemuan tersebut perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan terutama di tingkat provinsi.

Beberapa kesepakatan antara lain adalah CBR untuk menentukan jumlah bayi, disepakati sebesar 2,3 % untuk Kab/ Kota selain Batam. Sedangkan khusus untuk Batam masih belum dapat disepakati besaran CBR-nya. Lebih lanjut setelah dikoordinasikan dengan Dinkes Kota Batam, Bidang P2PL menentukan CBR sebesar 2,5%.

Penentuan jumlah sasaran Program Seksi Kesehatan Keluarga Tahun 2009 untuk masing-masing Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri tahun 2009.
Data sasaran yang diperoleh untuk sementara ini adalah jumlah penduduk, sasaran bayi dan sasaran ibu hamil per Kabupaten/ Kota.

• Kota Tanjungpinang: jumlah penduduk 197.327 jiwa, sasaran bayi 4.539, sasaran ibu hamil 4.992.
• Kabupaten Bintan jumlah penduduk 147.146, dengan sasaran bayi 3.384, serta sasaran ibu hamil 3.723.
• Kota Batam Jumlah penduduk 801.799, sasaran bayi 20.045, dan sasaran ibu hamil 22.049.
• Kabupaten karimun, jumlah penduduk 225.672, sasaran bayi 5.190, sasaran ibu hamil 5.710.
• Kabupaten Lingga, jumlah penduduk 89.820, sasaaran bayi 2.066, sasaran ibu hamil 2.272.
• Kabupaten Natuna dengan jumlah penduduk 126.026 mempunyai sasaran bayi sebanyak 2.899 serta sasaran ibu hamil sebanyak 3.188.
• Total jumlah penduduk se-Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.587.790 Jiwa.

Demikian disampaikan dan diharapkan Kabupaten/ Kota menindaklanjuti dengan menentukan sasaran untuk tingkat puskesmas.

PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DALAM MANAJEMEN BBLR Tk. PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008

Menurut survey demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2002-2003, angka kematian balita sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan angka kematian neonatal sebesar 20 per 1.000 kelahiran hidup. artinya, dalam 1 (satu ) tahun, sekitar 89.000 bayi umur dibawah 1 (satu) bulan meninggal. Setiap 6 menit ada 1 (satu) neonatus meninggal.
BBLR terdiri atas BBLR kurang bulan dari BBLR cukup bulan/lebih bulan. Upaya menurunkan angka kejadian dan angka kematiaan BBLR akibat komplikasi seperti asfiksia, infeksi, hipotermia, hiperbilirubinemia yang masih tinggi perlu ditunjang dengan perawatan teknologi tepat guna yang bisa dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten dalam manajemen BBLR diharapkan dapat menangani kasus BBLR dengan baik dan benar, dan dapat menyebarkan pengetahuannya kepada keluarga mengenai penanganan BBLR menggunakan cara yang mudah dan sederhana.

PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DALAM MANAJEMEN ASFIKSIA Tk. PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008

Proporsi kematian balita yang terbanyak adalah pada usia 0 s/d 28 hari dengan penyebab langsung kematian paling besar adalah Berat Badan Lahir Rendah( BBLR ) 29% dan Asfiksia 27%. Berbagai upaya yang aman dan efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebab utama kematian bayi baru lahir adalah pelayanan antenatal yang berkualitas, asuhan persalinan normal/dasar dan pelayanan kesehatan neonatal oleh tenaga profesional. Untuk menurunkan kematian bayi baru lahir karena asfiksia, persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen asfiksia pada bayi baru lahir. Kemampuan dan keterampilan ini digunakan setiap kali menolong persalinan.
Terkait dengan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan baik dirumah maupun di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sering kali dihadapkan dengan keadaan bayi lahir mengalami asfiksia. Pada keadaan demikian tenaga kesehatan harus melakukan sesuatu tindakan tertentu agar bayi baru lahir dapat bernafas spontan sesegera mungkin.

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI TERPADU Tk. PROVINSI KEPULAUAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008

Pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu memberikan pelayanan menyeluruh yang dibutuhkan oleh klien yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya sehingga memenuhi hak reproduksi tiap individu termasuk dapat kesehatan reproduksi dan juga akan memudahkan dalam penemuan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Depkes telah membuat modul-modul pelatihan dan sampai dengan tahun 2007 telah terbentuk tim fasilitator di 33 Provinsi di seluruh Indonesia untuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu, PP/KtP dan pengarusutamaan Gendre Bidang Kesehatan ( PUGBK ). Meski demikian sangat sedikit Provinsi yang sudah menindaklanjutinya dengan membentuk tim fasilitator di Tingkat Kab / Kota apalagi yang sudah melatih petugas pelayanan di puskesmas dan telah memberikan pelayanan, kecuali di daerah yang mendapat bantuan donor misal UNFPA.

Melihat begitu perlahannya langkah menuju implementasi pelayanan di puskesmas, maka dipandang perlu adanya upaya akselerasi implementasi melalui peningkatan kapasitas puskesmas dan Kab / Kota dalam implementasi pelayanan kesehatan reproduksi yang responsif gender.